Revisi UU MD3 tidak demokratis karena: (1) DPR Mengganti Ketentuan Keterwakilan setelah kami memilih; (2) Mempersempit peran perempuan di posisi strategis di DPR. Kami meminta MK untuk melakukan Judicial Review Terhadap Revisi UU MD3. Oleh karena itu kami meminta MK untuk melakukan Judicial Review Terhadap Revisi UU MD3.
